Banda Aceh, 16/112026 - Pengadilan Tinggi Banda Aceh melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang disampaikan oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 16 November 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh staf Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Dalam pemaparannya, Sekretaris menyampaikan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025, termasuk capaian nilai yang diperoleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebesar 82,05 dengan predikat A (Memuaskan). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap empat komponen utama manajemen kinerja, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Sehingga Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mencatat predikat A (Memuaskan) empat kali berturut-turut sejak Tahun 2022.
Selain menyampaikan hasil penilaian, pemaparan juga difokuskan pada sejumlah catatan dan rekomendasi hasil evaluasi yang perlu menjadi perhatian bersama. Pada aspek perencanaan kinerja, evaluasi menyoroti perlunya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya Indeks Profesionalitas ASN, agar target yang ditetapkan semakin memenuhi kriteria SMART dan mempertimbangkan tingkat kendali organisasi.
Pada aspek pengukuran kinerja, perhatian diberikan terhadap penguatan dasar formal penggunaan aplikasi Si-Masku melalui penyusunan pedoman dan surat keputusan pemberlakuan aplikasi. Selain itu, tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja perlu didukung dengan dokumentasi yang memadai, sehingga hubungan antara hasil pengukuran, penyesuaian aktivitas, dan perbaikan kinerja dapat ditelusuri dengan jelas. Sementara itu, pada aspek pelaporan kinerja, evaluasi menekankan pentingnya penyajian informasi efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk keterkaitan antara alokasi dan realisasi anggaran dengan capaian output maupun hasil kinerja.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris juga memaparkan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Pada aspek perencanaan kinerja, Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melaksanakan revisi Perjanjian Kinerja (PK) pada Agustus 2026 dan melengkapi seluruh data dukung yang diperlukan. Adapun reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, khususnya Indeks Profesionalitas ASN, akan dilaksanakan sebagai bagian dari penyempurnaan perencanaan kinerja.
Pada aspek pengukuran kinerja, pedoman dan SK pemberlakuan aplikasi Si-Masku telah disusun. Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah melakukan revisi rencana aksi pada Agustus 2026 serta melengkapi data dukung sebagai bukti tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja. Sementara itu, terhadap rekomendasi pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, peningkatan kualitas evaluasi akan terus dilakukan guna memaksimalkan kinerja unit kerja.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi sarana untuk memastikan setiap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP ditindaklanjuti secara terukur dan terdokumentasi. Melalui kegiatan ini, seluruh jajaran diharapkan dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam memperkuat penerapan SAKIP, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, serta mewujudkan pelaporan yang lebih akuntabel.
Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel serta peningkatan kinerja pelayanan peradilan.
Galeri:




