Banda Aceh, 16/11/2026 - Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2026 pada hari Senin tanggal 16 November 2026, yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh terkait Pedoman dan Pemberlakuan Penggunaan Format Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh serta Rapat Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 17 Tahun 2011. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Aula Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr. Sutio Jumagi Akhirno, S.H., M.Hum., didampingi Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, pejabat struktural dan fungsional pada bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, serta seluruh staf Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Rapat diawali dengan arahan pimpinan yang menekankan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan seluruh aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengingatkan kembali mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071 terkait disiplin kerja aparatur peradilan.
Pimpinan menegaskan bahwa setiap aparatur wajib menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga integritas, serta menaati aturan kedinasan. Terhadap setiap bentuk pelanggaran disiplin, akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Agenda selanjutnya dilanjutkan dengan evaluasi kinerja Bulan Oktober 2026 yang mencakup peninjauan terhadap realisasi program kerja, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta monitoring pelaksanaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Evaluasi juga diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan berjalan secara efektif, tertib, dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan sosialisasi kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengenai pedoman dan pemberlakuan penggunaan format penyusunan laporan capaian kinerja triwulan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Banda Aceh Rismayati, S.T.,M.M. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam menyusun laporan capaian kinerja dengan format yang seragam, sistematis, dan terukur, sehingga memudahkan proses pemantauan, evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan program kerja di seluruh satuan kerja.
Selain itu, rapat juga membahas penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (Diklat) berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 oleh Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Rasyed Hakimsyah Ginting, S.Kom. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur berdasarkan tugas, fungsi, dan tuntutan pekerjaan, sehingga program pendidikan dan pelatihan yang direncanakan dapat lebih tepat sasaran serta mendukung peningkatan profesionalisme sumber daya manusia.
Melalui rangkaian agenda tersebut, Pengadilan Tinggi Banda Aceh berupaya memperkuat pelaksanaan evaluasi kinerja, meningkatkan konsistensi penerapan kebijakan, serta memastikan pengawasan dan pengembangan kompetensi aparatur berjalan secara berkesinambungan. Hasil pembahasan rapat diharapkan menjadi landasan bagi seluruh bagian dan satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk terus meningkatkan kinerja, kedisiplinan, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Galeri:











