- MA LUNCURKAN BUKU SAKU RESTITUSI PERKARA TPPO, PERKUAT PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
- HUT KE-32 TAHUN PERPAHI, MOMENTUM PURNABAKTI HAKIM MENJAGA MARWAH DAN RESMIKAN PUSAT MEDIASI
- SIDANG TERBUKA PROMOSI DOKTOR HAKIM AGUNG JUPRIYADI
- PERKUAT BUDAYA ANTI SUAP, MAHKAMAH AGUNG PERLUAS IMPLEMENTASI SMAP DI ESELON I HINGGA PENGADILAN BANDING
- TINDAK LANJUT MOU, MA RI DAN TRIBUNAL DE RECURSO TIMOR LESTE MATANGKAN PROGRAM PELATIHAN APARATUR
- HIMBAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP)
- PELAPORAN DATA TARGET/PROYEKSI DAN REALISASI CAPAIAN OUTPUT TA 2026 PADA APLIKASI SAKTI DAN MYINTRESS
- PEMBERITAHUAN MEKANISME PEMESANAN DAN PEMBAYARAN PDSBMA
- UNDANGAN MENGIKUTI ACARA PUNCAK PERINGATAN HUT KE - 73 IKAHI TAHUN 2026 SECARA DARING
- SURAT EDARAN NO. 4 TAHUN 2026. TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI HAKIM DAN APARATUR MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA DALAM RANGKA MENDUKUNG TRANSFORMASI BUDAYA KERJA NASIONAL
- DENGAN PENDAMPINGAN BKN, DITJEN BADILUM SUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
- MAHASISWA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA BERKUNJUNG DAN LIHAT LANGSUNG PELAKSANAAN TUGAS DI DITJEN BADILUM
- DITJEN BADILUM UNDANG PROF. HIKMAHANTO JUWANA, BAHAS PENGAKUAN PUTUSAN PENGADILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA DALAM PERISAI 15
- DITJEN BADILUM MENDAMPINGI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERSIAPAN PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
- DITJEN BADILUM DAN ASSESSMENT CENTER MAHKAMAH AGUNG RI PETAKAN KOMPETENSI HAKIM CALON PIMPINAN PENGADILAN NEGERI
- BADILUM LEARNING CENTER (BLC) PADA PENGADILAN TINGGI
- INFORMASI TINDAK LANJUT LHKPN
- PENGUMUMAN CALON PESERTA PENERIMA BEASISWA SWUPL TAHUN 2026 YANG TELAH MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI
- PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS EKSEKUSI BIDANG PERDATA TAHUN ANGGARAN 2026
- PEMANGGILAN PESERTA PENGGANTI PROFILE ASSESSMENT BAGI CALON PIMPINAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB 2026
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Jika Anda menemukan dugaan PELANGGARAN di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya. Jangan khawatir. Identitas Anda sebagai Pelapor akan DIJAMIN KERAHASIAANNYA.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.