- LANTIK DJAUHAR SETYADI JADI KEPALA BAWAS, KETUA MA DORONG PENGAWASAN PROAKTIF DAN PREVENTIF
- KETUA MAHKAMAH AGUNG LANTIK PANMUD PIDANA DAN PANMUD PERDATA KHUSUS MA
- KETUA MA MELANTIK KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI IV BALIKPAPAN
- MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN OPERASIONAL 2 PENGADILAN MILITER TINGGI DAN 3 PENGADILAN MILITER TINGKAT PERTAMA
- MAHKAMAH AGUNG HADIRI RDPU DENGAN KOMISI XI DPR RI
- PIMPINAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT IKUTI BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN HUKUM DISABILITAS DITJEN BADILUM
- DITJEN BADILUM PASTIKAN KUALITAS LAYANAN KEADILAN DENGAN ASESMEN AMPUH PADA PT DENPASAR DAN PN DENPASAR
- DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PIMPIN RAPAT PERSIAPAN KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
- DITJEN BADILUM TERIMA KUNJUNGAN EVALUASI PASCA DIKLAT PELATIHAN DASAR DARI PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BSDK
- DITJEN BADILUM SARING CALON PIMPINAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB DAN KLAS II DENGAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
- PERMOHONAN PESERTA FGD
- PENGISIAN APLIKASI E-MONEV BAPPENAS 2026 BERDASARKAN PP 39/2006 TRIWULAN II TA 2026
- STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
- HASIL KELULUSAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (E-EXAM) TAHUN 2026 GELOMBANG I
- DAFTAR HASIL RAPAT PINDAH TUGAS TENAGA KESEKRETARIATAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
- PERMOHONAN INFORMASI TAMBAHAN PASCA MISI PENCARIAN FAKTA OECD DALAM RANGKA ANALISIS KESENJANGAN KONVENSI ANTI-SUAP OECD
- PERMOHONAN PESERTA FOCUS GROUP DISCISSION (FGD) PENYUSUN NASKAH URGENSI DENGAN JUDUL “PERUBAHAN PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL
- IMBAUAN UNTUK BERPARTIPASI DALAM DISKUSI MEJA BUNDAR MENGENAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEJAKSAAN DAN PERADILAN DALAM KASUS PERDAGANGAN ORANG
- PENGUMUMAN HASIL FIT AND PROPER TEST CALON PIMPINAN PENGADILAN NEGERI KLAS II TAHUN ANGGARAN 2026
- PENGUMUMAN HASIL FIT AND PROPER TEST CALON PIMPINAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB TAHUN ANGGARAN 2026
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Jika Anda menemukan dugaan PELANGGARAN di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya. Jangan khawatir. Identitas Anda sebagai Pelapor akan DIJAMIN KERAHASIAANNYA.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.