Banda Aceh, 24/11/2025. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali melaksanakan Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Perisai Badilum Episode ke-11 yang digelar secara daring melalui platform Zoom Meeting pada hari Senin tanggal 24 November 2025. Yang diikuti oleh seluruh satuan kerja dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh kegiatan di ikuti oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nursyam, S.H.,M.Hum., Para Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Muda dan para Panitera Pengganti. Program Perisai Badilum merupakan salah satu agenda strategis Ditjen Badilum dalam menyediakan ruang diskusi ilmiah bagi aparatur peradilan umum, khususnya hakim dan tenaga teknis, dengan tujuan memperkuat kapasitas teknis, meningkatkan kualitas implementasi regulasi, serta mendorong budaya berdiskusi dan berpikir kritis di lingkungan peradilan.

Pada penyelenggaraan Episode ke-11 ini, Ditjen Badilum mengangkat tema “Eksekusi Lelang: Permasalahan dan Solusi”, mengingat eksekusi lelang merupakan tahap penting dalam penyelesaian perkara perdata dan kerap menjadi titik krusial yang membutuhkan koordinasi lintas instansi. Tantangan yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi, seperti hambatan administratif, kendala teknis, hingga pemaknaan regulasi di lapangan, menjadikan topik ini sangat relevan untuk dibahas secara lebih mendalam oleh para pemangku kepentingan.

Acara ini menghadirkan dua narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, yaitu Arik Hariyono, SP.I., M.Si., Direktur Penilaian DJKN, serta Dr. Iwan Victor Leonardo Sitindaon, S.H., M.H., Kepala Subdirektorat Kebijakan Lelang DJKN dan Mustamin, S.H., M.H., Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yang bertindak sebagai host dan pengarah jalannya diskusi. Kedua narasumber menyampaikan paparan komprehensif mengenai kerangka kebijakan lelang negara, peran DJKN dalam memastikan pelaksanaan lelang yang transparan dan akuntabel, serta pemetaan permasalahan yang sering muncul dalam proses eksekusi putusan pengadilan. Para narasumber juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis yang dapat dijadikan pedoman oleh satuan kerja peradilan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

Forum ini menjadi sarana yang efektif dalam menyerap berbagai perkembangan kebijakan, memahami dinamika teknis pelaksanaan tugas, serta memperkuat integritas dan kualitas putusan pengadilan. Ke depan, Ditjen Badilum akan terus mendorong kegiatan serupa sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan peradilan yang modern, transparan, berorientasi pada pelayanan publik, serta mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap sistem peradilan yang responsif dan terpercaya.