Banda aceh, 24/12/2025. Mengakhiri periode kerja tahun 2025 dengan semangat profesionalisme, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyelenggarakan Rapat Bulanan (Pleno) Desember yang bertempat di Ruang Sidang Utama. Rapat ini memiliki nilai strategis sebagai ajang evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusi selama satu tahun berjalan. Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nursyam, S.H., M.Hum., yang didampingi oleh Panitera dan Sekretaris. Kehadiran unsur pimpinan secara lengkap ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan yudisial, administrasi perkara, dan pengelolaan kesekretariatan dalam menciptakan lembaga peradilan yang modern dan transparan.

Rapat pleno ini dihadiri oleh seluruh elemen di lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, mulai dari jajaran Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, para Pejabat Struktural dan Fungsional pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, hingga seluruh staf pengadilan.

Salah satu fokus utama yang dibedah dalam rapat ini adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap AMPUH (Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh). Dalam paparannya, Bapak Nursyam menekankan bahwa standarisasi AMPUH bukan sekadar formalitas untuk meraih sertifikat, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam keseharian kerja. Evaluasi dilakukan secara mendetail terhadap efektivitas manajemen peradilan, pelayanan publik, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Beliau menginstruksikan agar setiap bagian segera membenahi kekurangan-kekurangan kecil yang ditemukan dalam Monev agar predikat unggul yang disandang dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Sejalan dengan evaluasi mutu, agenda rapat juga menitikberatkan pada Monev Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Beliau menegaskan bahwa integritas adalah harga mati bagi setiap aparatur sipil negara di lingkungan peradilan. Melalui tinjauan enam area perubahan, rapat ini memetakan sejauh mana inovasi-inovasi pelayanan publik telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memastikan bahwa budaya antikorupsi telah terinternalisasi dengan kuat. Pimpinan mengingatkan agar tidak ada ruang sedikit pun bagi praktik-praktik yang dapat mencederai marwah pengadilan, mengingat kepercayaan publik adalah aset terbesar lembaga peradilan.

Di sela-sela agenda formal tersebut, Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga menunjukkan sisi humanis dan solidaritas keluarga besar peradilan melalui prosesi penyerahan sumbangan bantuan sosial. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Tinggi kepada para pegawai yang anggota keluarganya terdampak bencana banjir besar yang melanda wilayah Aceh pada akhir November lalu. Aksi solidaritas ini merupakan bentuk empati dan kepedulian nyata untuk meringankan beban para pegawai, sekaligus mempererat tali persaudaraan di lingkungan internal Pengadilan Tinggi Banda Aceh di tengah situasi sulit pascabencana.

Sebagai penutup dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh jajaran yang telah bekerja keras sepanjang tahun 2025. Namun, beliau tetap memberikan catatan kritis agar seluruh pegawai tetap proaktif dalam kemajuan Pengadilan Tinggi Banda Aceh di tahun mendatang.