Banda Aceh, 13 Juli 2026 – Dalam upaya berkelanjutan meningkatkan mutu pelayanan hukum dan birokrasi peradilan, Pengadilan Tinggi Banda Aceh sukses menyelenggarakan kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) pada hari Senin, 13 Juli 2026. Kegiatan penyeleksian ketat ini berlangsung secara khidmat di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, A. Bondan, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Hakim Tinggi, Panitera, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
"Uji kelayakan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap aparatur yang menduduki jabatan strategis memiliki integritas tinggi, kapasitas teknis yang mumpuni, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi," ujar A. Bondan, S.H., M.H., dalam sambutannya.
Kegiatan tahun ini diikuti oleh 15 peserta yang berasal dari unsur Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada berbagai satuan kerja (Satker) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Seluruh peserta yang hadir merupakan kandidat terbaik yang sebelumnya telah diusulkan secara resmi oleh masing-masing satuan kerja asal.
Materi Pengujian Terintegrasi
Untuk memastikan penilaian yang objektif dan menyeluruh, materi ujian dibagi menjadi dua klaster utama:
- Unsur Kepaniteraan: Difokuskan pada pengujian materi Manajemen, Administrasi dan Layanan Pengadilan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera, Kemampuan Teknis Hukum Peradilan (perkara pidana, perdata, hukum, dan kekhususan), serta Tes Kemampuan Teknologi Informasi Administrasi Peradilan.
- Unsur Kesekretariatan: Difokuskan pada Kompetensi Manajerial, Manajemen Sosial Kultural, Kemampuan Teknis operasional, Penguasaan Teknologi Informasi, serta pemahaman mendalam terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN).
Melalui standarisasi ujian yang komprehensif ini, Pengadilan Tinggi Banda Aceh berharap dapat melahirkan suksesi kepemimpinan dan aparatur peradilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Langkah ini sejalan dengan visi besar Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan badan peradilan yang agung, modern, dan berintegritas.
