Isu dan Solusi Politik Menuju Pemilu 2024 

Bagaimanakah Mewujudkan Pemilu Yang Beradab ?

Oleh : Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Hakim .......

Dilema Penilaian Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dalam Kajian Kritis Filsafat 

    Oleh :  Dr. Suharjono   Menjadi suatu yang menarik atas penilaian evaluasi implementasi sistem penulusuran perkara yang .......

Mencari Akar Masalah Penyebab Tiadanya Perkara Waris Adat dalam Proses Sengketa pada Peradilan Umum Suatu Paradoksal dalam Tinjauan Sistem Hukum Nasional

Oleh: Dr. Suharjono   A. Abstrak Dalam suatu komunitas masyarakat pada .......

PENYADAPAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DI INDONESIA

Oleh

Ainal Mardhiah, SH., MH * Latar Belakang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  tidak mengatur secara rigid .......

MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM:

Oleh: Ainal Mardhiah, S.H., M.H.*   Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 I ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perilaku diskriminatif  atas dasar .......

POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA TENTANG PIDANA MATI  DALAM KUHP BARU Oleh  AINAL MARDHIAH, SH., MH *   Pemerintah Indonesia telah melakukan pembaharuan hukum pidana dengan disahkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum .......

PENGAWASAN MODEL KERJASAMA KOMISI YUDISIAL, KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

    Oleh :  Dr. Suharjono     Model pengawasan yang dikembangkan oleh Komisi Yudisial dengan melibatkan 3 .......

MENGENAL  BUKU KESATU UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  Oleh AINAL MARDHIAH, S.H., M.H.   I. PENDAHULUAN Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( .......

KEKUATAN PEMBUKTIAN

TESTIMONIUM DE AUDITU  DAN UNUS TESTIS NULLUS TESTIS

Oleh

AINAL MARDHIAH, SH., MH *   Pembuktian merupakan salah satu tahap dari proses pemeriksaan perkara yang sangat penting dan menentukan .......

KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA KORUPSI

Oleh : Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.

Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi   Saya termasuk .......