MALADMINISTRASI PANGKAL KORUPSI
Apr18
MALADMINISTRASI PANGKAL KORUPSI
oleh : Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.
Hakim Ad Hoc Tipikor
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Dalam .......
SelengkapnyaPARADIGMA BARU PEMBERANTASAN KORUPSI
Apr06
PARADIGMA BARU PEMBERANTASAN KORUPSI
“from follow the suspect to follow the asset”
oleh : Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.
Hakim .......
SelengkapnyaMENGENAL RAGAM DELIK KORUPSI
Mar16

MENGENAL RAGAM DELIK KORUPSI
Oleh : Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.
Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Kemarin banyak media massa kembali memberitakan bahwa .......
SelengkapnyaMENGENALI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Mar09
MENGENALI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh : Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.
Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Banda Aceh
Selama ini .......
SelengkapnyaMENJAGA WIBAWA DAN MARTABAT PERADILAN MELALUI PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN
Jan28

Pengantar
Peradilan sering disebut benteng terakhir penegakan hukum namun benteng tersebut seringkali diterobos oleh kepentingan pribadi oknum penegak hukum, pihak berperkara, dan masyarakat umum. Upaya menerobos benteng keadilan dapat .......
SelengkapnyaPEMBANGUNAN HUKUM PERDATA MELALUI YURISPRUDENSI
Jul23
Hukum dalam pembangunan mempunyai 4 fungsi yaitu hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sebagaimana Sunaryati Hartono mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal: An Introduction to .......
SelengkapnyaEFEKTIVITAS PIDANA DENDA DALAM PERKARA NARKOTIKA
Jun17
A. Pendahuluan
Topik pembahasan masalah “Pidana Denda Narkotika” ini, dilandasi keberadaan perkara narkotika dewasa ini jumlah, kualitas, dan modus operandinya terus meningkat di pengadilan menggeser perkara pencurian. Dengan cukup .......
SelengkapnyaSINGAPURA TERAPKAN CIRCUIT BREAKER, PENYAMPAIAN DOKUMEN DARI PENGADILAN INDONESIA TERDAMPAK
Mei21
Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan surat Nomor 126/PAN/HK.02/2020, Tanggal 5 Mei 2020 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia. Surat tersebut pada .......
SelengkapnyaLEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT
Agu22
A. Pendahuluan
Saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Untuk itu Indonesia harus mampu menyesuaikan diri agar tidak masuk ke dalam jurang digital divide, yakni keterisolasian dari .......
SelengkapnyaMENELUSURI INFORMASI MELALUI HANDPHONE BUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
Jul31
Pemerintah telah mencanangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem pemerintahan secara elektronik tersebut sejalan dengan pencanangan Ketua Mahkamah Agung, yaitu Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Sistem elektronik ini .......
Selengkapnya